PUPR Akui Belum Capai Prioritas Air, Sanitasi, Banjir dan Hunian Layak

Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti
Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti
INDOMETRO-BISNIS -  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar rangkaian Konsultasi Regional (Konreg) Sumatera Jawa, Senin 18 Maret 2019. Dalam forum itu dibahas target sektor air minum, sanitasi, banjir dan hunian layak masih belum tercapai. 

Konreg membahas program pengembangan infrastruktur PUPR tahun anggaran (TA) 2020 di enam provinsi wilayah Jawa dan Bali, yakni Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta,Yogyakarta, Banten, Jawa Tengah (Jateng) dan Bali. 
Adapun Konreg untuk Provinsi Jawa Timur (Jatim)dilakukan secara jarak jauh melalui video conference.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti menyampaikan, Konsultasi Regional (Konreg) 2019 merupakan forum konsolidasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan terkait perumusan program pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2020. 
"Saat ini menjadi penting karena tahun 2020, tahun pertama dari periode kabinet yang akan datang. Di tengah dinamika tahun ini, kita tetap harus melaksanakan kegiatan konstitusi, yaitu kegiatan programming," kata Anita saat pembukaan Konsultasi Regional Tahun 2019 wilayah Jawa dan Bali, di IPB Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, yang masih berlangsung malam ini.
Artikel Terkait :


Menurut Anita, setiap tahun anggaran ada tiga hal yang perlu dilaksanakan. Mulai dari mempertanggungjawabkan yang sudah dikerjakan tahun lalu. Kemudian melaksanakan tugas yang harus dikerjakan tahun berjalan serta memprogramkan pekerjaan tahun depan.
Lebih lanjut, Anita menyampaikan pesan presiden dalam Rapat Kabinet Paripurna pada 6 Maret 2019 yang disampaikan kepada DPR antara lain perlu adanya pelaksanaan tahapan kerja teknokratik.
 "Seperti penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah,-red) 2020 dan kebijakan ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal untuk 2020, harus tetap berjalan,” ungkapnya.
Selain itu, kata Anita, pembangunan SDM tetap diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Ada juga pesan antisipasi terhadap dinamika perekonomian dunia seperti normalisasi dari kebijakan moneter di Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas, perang dagang dan proteksionisme, moderasi pertumbuhan di Tiongkok, maupun keamanan dan geopolitik dunia.
“Terakhir, perlu menciptakan inovasi dan sinergi pembiayaan yang melibatkan swasta,” paparnya.
Pada RKP 2020 yang mengangkat tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” telah ditetapkan 5 prioritas nasional yakni pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, konektivitas dan pemerataan yang sudah dikerjakan PUPR.
“Kemudian, ketiga adalah mencari nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja. Keempat, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup. Terakhir kelima adalah stabilitas pertahanan dan keamanan," katanya.
Anita menerangkan, tujuan Konreg 2019 antara lain memastikan dan memantapkan sinkronisasi program pembangunan pusat-daerah.  
Selain itu, memprioritaskan program untuk empat sasaran yang belum tercapai di 2015-2019 yakni sektor air minum, sanitasi, banjir dan hunian layak. Untuk empat sasaran ini yang belum tercapai di 2015-2019. 
Khusus untuk air minum dan sanitasi, kata dia, harus mendapatkan perhatian utama. Sebab kedua hal tersebut merupakan salah satu penyebab stunting karena tidak baiknya sanitasi dan kualitas air minum yang tidak layak dikonsumsi. (vv)