Foto: Muhammad Ridho
Rupiah
INDOMETRO-BISNIS - Pengusaha diwajibkan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawai atau buruh paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Hal itu tercantum pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 di Pasal 5 ayat 4. Jika tidak, pengusaha akan mendapat sanksi.

Seperti dikutip salah satu media, Selasa (7/5/2019), sanksi ini dimuat dalam Bab IV mengenai denda dan sanksi administratif. Pasal 10 ayat 1 pada bab ini menjelaskan, pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 ayat 4 dikenai denda 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.


Artikel Terkait :

"Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh," bunyi Pasal 10 ayat 2.

Dalam Pasal 10 ayat 3 dijelaskan, denda yang dimaksud pada ayat 1 dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

"Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif," jelas Pasal 11 ayat 1."Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan," lanjut Pasal 11 ayat 2.(df)